Peran OJK dan Dewan Pengawas Syariah dalam Pembiayaan Syariah

Kepatuhan pembiayaan syariah terhadap prinsip agama tidak berhenti pada regulasi di atas kertas. Ada dua pihak yang berperan langsung memastikan kepatuhan tersebut benar-benar diterapkan: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di tingkat nasional, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas di tingkat masing-masing lembaga keuangan.

Memahami peran keduanya membantu pebisnis melihat bahwa produk pembiayaan syariah yang mereka gunakan diawasi secara berlapis, bukan sekadar mengandalkan klaim kepatuhan dari lembaga penyedia dana.

Peran OJK: Regulator dan Pengawas di Tingkat Makro

Sebagai otoritas independen di sektor jasa keuangan, OJK bertugas mengatur dan mengawasi seluruh lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam konteks pembiayaan syariah, peran OJK mencakup beberapa hal.

Pertama, menerbitkan peraturan teknis (POJK) yang menjadi rujukan pelaksanaan produk dan aktivitas pembiayaan syariah, seperti POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kedua, memberikan izin usaha kepada lembaga keuangan syariah sebelum produknya boleh ditawarkan ke masyarakat. Ketiga, melakukan pengawasan prudensial, yakni memastikan kesehatan keuangan dan tata kelola lembaga tetap terjaga, termasuk memantau rasio kecukupan modal dan kualitas pembiayaan yang disalurkan. Keempat, menegaskan bahwa setiap produk pembiayaan syariah hanya boleh dipasarkan setelah mendapatkan fatwa kesesuaian syariah dari DSN-MUI.

Dengan kata lain, OJK mengawasi dari sisi regulasi dan kesehatan kelembagaan secara keseluruhan, bukan mengawasi transaksi harian di masing-masing lembaga. Pengawasan pada level ini memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi dengan tata kelola yang sehat, sekaligus mematuhi kerangka hukum yang berlaku secara nasional.

Peran Dewan Pengawas Syariah: Pengawasan di Tingkat Operasional

Berbeda dengan OJK yang berperan di tingkat regulasi nasional, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah unit yang wajib dibentuk di setiap lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Anggota DPS umumnya diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

DPS memiliki dua fungsi utama. Fungsi pertama adalah pengawasan syariah, yaitu memastikan seluruh produk dan aktivitas operasional lembaga sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI. Fungsi kedua adalah fungsi penasihat (advisory), di mana DPS memberikan masukan kepada direksi ketika lembaga menghadapi pertanyaan mengenai kesesuaian syariah suatu aktivitas, termasuk dalam proses pengembangan produk baru yang akan diajukan kepada DSN-MUI untuk memperoleh fatwa.

Secara praktik, DPS melakukan pemeriksaan berkala terhadap dokumen transaksi, melakukan uji petik terhadap sampel nasabah untuk masing-masing produk, memberikan opini syariah dalam laporan publikasi lembaga, serta melaporkan hasil pengawasannya kepada direksi, komisaris, DSN-MUI, dan OJK, umumnya setiap enam bulan sekali. Mekanisme pelaporan berkala ini memastikan bahwa pengawasan syariah tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Bagaimana Kedua Peran Ini Saling Melengkapi

OJK dan DPS bekerja pada level yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam satu ekosistem pengawasan. OJK memastikan kerangka regulasi dan kesehatan kelembagaan terjaga secara nasional, sementara DPS memastikan kepatuhan syariah diterapkan secara konsisten dalam operasional harian di masing-masing lembaga. Keduanya sama-sama merujuk pada fatwa DSN-MUI sebagai basis penilaian kesesuaian syariah, sehingga tidak ada celah antara aturan yang berlaku di tingkat nasional dan praktik yang berjalan di tingkat operasional.

Struktur pengawasan berlapis ini memberi manfaat langsung bagi pebisnis yang menggunakan pembiayaan syariah, yaitu kepastian bahwa produk yang mereka gunakan telah melalui proses evaluasi baik dari sisi legalitas maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah, bukan sekadar klaim pemasaran. Pebisnis pun dapat lebih mudah menelusuri legalitas suatu lembaga melalui daftar resmi OJK, serta memeriksa keberadaan DPS pada laporan publikasi lembaga tersebut.

Pada akhirnya, kepercayaan terhadap pembiayaan syariah tidak hanya dibangun dari prinsip yang dianutnya, tetapi juga dari sistem pengawasan yang memastikan prinsip tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten oleh setiap lembaga penyedia.