Legalitas Pembiayaan Syariah di Indonesia

Semakin banyak produk pembiayaan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat, semakin penting bagi pebisnis untuk memastikan bahwa produk yang mereka gunakan benar-benar legal, bukan sekadar mengklaim sesuai prinsip syariah. Sayangnya, tidak semua produk yang menggunakan label "syariah" otomatis memenuhi standar legalitas yang berlaku di Indonesia.

Memahami apa yang membuat pembiayaan syariah legal, dan siapa saja pihak yang berwenang menentukannya, menjadi langkah penting sebelum memutuskan menggunakan suatu produk pembiayaan.

Dua Unsur yang Membentuk Legalitas Pembiayaan Syariah

Legalitas pembiayaan syariah di Indonesia dibangun dari dua unsur yang saling melengkapi. Unsur pertama adalah legalitas usaha, yaitu izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menandakan lembaga penyedia pembiayaan diawasi dan memenuhi standar pengelolaan keuangan yang berlaku. Unsur kedua adalah legalitas syariah, yaitu fatwa kesesuaian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menandakan produk tersebut telah dikaji dan dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah.

Sebuah produk pembiayaan syariah baru dapat dikatakan sepenuhnya legal apabila memenuhi kedua unsur ini sekaligus. Produk yang hanya memiliki izin usaha tanpa fatwa DSN-MUI belum tentu sesuai prinsip syariah, sementara produk yang mengklaim sesuai syariah tanpa izin resmi dari OJK berisiko tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai bagi penggunanya.

Peran OJK dalam Legalitas Pembiayaan Syariah

OJK berperan sebagai otoritas yang memberikan izin usaha kepada lembaga keuangan syariah sebelum produknya boleh ditawarkan kepada masyarakat. Selain izin usaha, OJK juga menerbitkan berbagai Peraturan OJK (POJK) yang menjadi payung hukum teknis bagi produk dan aktivitas pembiayaan syariah, seperti POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Selain menerbitkan izin dan regulasi, OJK juga menjalankan fungsi pengawasan berkelanjutan terhadap kesehatan keuangan dan tata kelola lembaga, sehingga legalitas suatu lembaga bukan status permanen yang diperoleh sekali saja, melainkan sesuatu yang terus dipantau selama lembaga tersebut beroperasi.

Peran DSN-MUI dalam Legalitas Pembiayaan Syariah

Jika OJK memastikan legalitas dari sisi usaha dan kelembagaan, DSN-MUI memastikan legalitas dari sisi kesesuaian syariah. Setiap produk pembiayaan syariah, mulai dari akad murabahah, mudharabah, musyarakah, hingga ijarah, perlu merujuk pada fatwa DSN-MUI yang relevan sebagai dasar kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Fatwa ini kemudian diterjemahkan ke dalam praktik operasional lembaga melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu unit yang wajib dibentuk di setiap lembaga keuangan syariah untuk memastikan produk dan transaksi harian benar-benar sesuai dengan fatwa yang berlaku, bukan hanya sesuai di atas kertas.

Bagaimana Cara Memverifikasi Legalitas Suatu Produk

Bagi pebisnis yang ingin memastikan legalitas produk pembiayaan syariah sebelum menggunakannya, ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan. Pertama, periksa apakah lembaga penyedia terdaftar dan diawasi OJK melalui kanal resmi OJK. Kedua, memastikan produk yang ditawarkan mencantumkan akad yang jelas dan merujuk pada nomor fatwa DSN-MUI tertentu. Ketiga, memeriksa keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada laporan publikasi lembaga yang biasanya dapat diakses melalui laporan tahunan atau situs resmi lembaga tersebut.

Ketiga langkah ini relatif sederhana, tetapi cukup efektif untuk membedakan produk yang benar-benar berlandaskan hukum dan syariah dengan produk yang hanya menggunakan istilah syariah sebagai daya tarik pemasaran.

Risiko Menggunakan Produk yang Tidak Jelas Legalitasnya

Menggunakan produk pembiayaan syariah tanpa memverifikasi legalitasnya dapat menimbulkan beberapa risiko. Dari sisi hukum, pengguna mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya berlaku jika terjadi sengketa, karena lembaga penyedia tidak berada di bawah pengawasan resmi. Dari sisi syariah, ada kemungkinan produk tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya bebas dari unsur riba, gharar, atau maysir, meskipun dipasarkan dengan label syariah.

Pada akhirnya, legalitas pembiayaan syariah di Indonesia dibangun dari kolaborasi dua otoritas dengan peran berbeda: OJK yang menjaga legalitas usaha dan kesehatan kelembagaan, serta DSN-MUI yang menjaga kesesuaian prinsip syariah. Memahami peran keduanya membantu pebisnis membuat keputusan pendanaan yang lebih aman, baik dari sisi hukum maupun prinsip yang dianutnya.