Ajukan Pembiayaan Syariah? Ini yang Dinilai Sebelum Dana Disetujui

Mengajukan pembiayaan syariah bukan sekadar menyerahkan dokumen lalu menunggu keputusan.

Penyedia pembiayaan perlu memastikan calon nasabah memiliki kemampuan memenuhi kewajibannya, penggunaan dana memiliki tujuan yang jelas, dan struktur transaksinya sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam ketentuan OJK untuk Bank Perekonomian Rakyat Syariah, analisis pembiayaan paling sedikit mencakup character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy atau prinsip 5C, disertai penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan.

Namun, 5C bukan satu-satunya hal yang perlu dipahami. Dalam pembiayaan syariah, tujuan penggunaan dana, objek yang dibiayai, dan akad yang digunakan juga menjadi bagian penting dari struktur transaksi.

Kemampuan Membayar Tetap Menjadi Dasar

Pembiayaan berbasis prinsip syariah tetap membutuhkan analisis kemampuan membayar. Pada aspek capacity, penyedia pembiayaan menilai apakah pendapatan atau arus kas nasabah cukup untuk memenuhi kewajiban yang muncul dari pembiayaan tersebut.

Untuk nasabah bisnis, analisis dapat melihat bagaimana usaha menghasilkan pendapatan, kestabilan arus kas, kewajiban yang sudah dimiliki, hingga kemampuan usaha mempertahankan pembayaran ketika kondisi berubah.

OJK juga menempatkan sumber pelunasan yang berasal dari hasil usaha atau penghasilan terkait objek yang dibiayai sebagai bagian penting dari analisis pembiayaan BPRS.

Artinya, nominal pendapatan saja belum tentu cukup. Yang lebih penting adalah apakah sumber pendapatan tersebut realistis dan mampu menopang struktur pembiayaan yang diajukan.

Kondisi dan Prospek Usaha Ikut Dinilai

Untuk pembiayaan produktif, kualitas bisnis juga menjadi bagian penting dari assessment.

Penyedia pembiayaan dapat melihat model usaha, kondisi industri, kinerja keuangan, kemampuan menghasilkan laba, serta prospek bisnis selama masa pembiayaan.

OJK menggunakan prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar sebagai faktor dalam penilaian kualitas pembiayaan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Karena itu, bisnis yang terlihat sehat dari revenue saja belum tentu otomatis layak menerima pembiayaan. Margin yang terlalu tipis, kewajiban tinggi, arus kas yang tidak stabil, atau ketergantungan besar pada sedikit pelanggan dapat mempengaruhi kemampuan bisnis memenuhi kewajibannya.

Tujuan Penggunaan Dana Harus Jelas

Salah satu perbedaan penting dalam pembiayaan syariah adalah hubungan antara kebutuhan dana dan transaksi yang mendasarinya.

Dana untuk membeli barang, menggunakan aset, atau menjalankan kerja sama usaha dapat membutuhkan struktur akad yang berbeda.

Perbankan syariah, misalnya, dapat menggunakan akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna', ijarah, dan qardh sesuai bentuk transaksi dan produk pembiayaannya.

Karena itu, penyedia pembiayaan perlu memahami dana akan digunakan untuk apa, objek apa yang dibiayai, dan bagaimana transaksi tersebut berlangsung.

Pemahaman mengenai jenis pembiayaan syariah berdasarkan kebutuhan dana dapat membantu pebisnis melihat mengapa pembiayaan modal kerja, investasi, maupun kebutuhan lainnya tidak selalu menggunakan struktur yang sama.

Akad Harus Sesuai dengan Transaksi

Setelah kebutuhan pembiayaan jelas, struktur akad perlu sesuai dengan transaksi yang sebenarnya dilakukan.

Murabahah, misalnya, merupakan struktur jual beli. Ijarah berhubungan dengan pemanfaatan atau penyewaan barang maupun jasa, sementara mudharabah dan musyarakah memiliki struktur kerja sama atau bagi hasil.

Karena karakter setiap akad berbeda, analisis kelayakan tidak berhenti pada pertanyaan "apakah nasabah bisa membayar?"

Penyedia pembiayaan juga perlu memastikan struktur transaksi dapat dijalankan sesuai akad yang digunakan.

OJK menegaskan bahwa kegiatan penyaluran dana bank syariah harus memenuhi prinsip syariah dan menggunakan akad yang sesuai dengan kegiatan pembiayaannya.

Kegiatan dan Objek Pembiayaan Juga Perlu Sesuai Prinsip Syariah

Kelayakan finansial bukan satu-satunya lapisan dalam pembiayaan syariah.

Kegiatan dan objek yang dibiayai juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Ketentuan regulator menyebut prinsip tersebut antara lain menghindari gharar, maysir, riba, zalim, risywah, dan objek yang haram.

Karena itu, usaha yang secara finansial menghasilkan pendapatan belum tentu otomatis sesuai untuk setiap struktur pembiayaan syariah. Underlying business dan transaksi tetap perlu diperiksa.

Apakah Agunan Menentukan Persetujuan?

Agunan dapat menjadi salah satu unsur penilaian, tetapi bukan satu-satunya faktor. Dalam prinsip 5C, collateral dinilai bersama character, capacity, capital, dan condition of economy.

OJK juga menekankan bahwa analisis pembiayaan tidak boleh sekadar formalitas dan tetap perlu mengevaluasi sumber pelunasan serta aspek hukum pembiayaan.

Artinya, memiliki aset untuk dijadikan agunan tidak otomatis menggantikan kebutuhan untuk menunjukkan usaha yang layak dan kemampuan memenuhi kewajiban.

Pada akhirnya, analisis kelayakan pembiayaan syariah melihat beberapa lapisan sekaligus: siapa calon nasabahnya, bagaimana kemampuan membayarnya, apakah bisnisnya memiliki prospek, untuk apa dana digunakan, dan apakah transaksi serta akadnya sesuai prinsip syariah.